problematika atau solusi,Dalam penghapusan modal minimum pendirian PT?

Pada tanggal 14 juli 2016 lalu Presiden RI sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 29/2016”).

PP 29/2016 terhadap pokoknya sesuaikan besaran modal basic Perseroan Terbatas ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas, dan tidak kembali dibatasi bersama nilai minimum Rp50 juta, ketentuan PP 29/2016 berikut juga mencabut Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Akan tetapi, PP 29/2016 berikut tetap belum dapat dukungan oleh revisi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, terlebih Pasal 32 yang sesuaikan tentang modal basic minimum pendirian perseroan terbatas adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Maka secara praktik, PP 29/2016 belum dapat diterapkan dikarenakan tetap bertentangan bersama ketentuan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.Latar belakang diterbitkannya PP 29/2016 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan merangsang entrepreneur kecil menengah ke bawah untuk mengawali bisnis bisnisnya melalui wadah badan hukum PT.

Dengan berlakunya PP 29/2016, penduduk ekonomi menengah ke bawah semakin gampang untuk mendirikan perseroan terbatas tanpa dibatasi minimum modal Rp50 juta atau berkurangnya kewajiban modal disetor/ diletakkan untuk pendirian PT yang awalannya sekurang-kurangnya Rp12,5 juta. Namun, tidak dibatasinya kembali minimum modal PT tetap saja tidak turunkan harga/biaya pengurusan pendirian PT (notaris, agen, dll), yang sampai selagi ini tetap terasa lumayan mahal.


Dampak lain yang barangkali timbul akibat berlakunya PP 29/2016 ini dapat terlihat dalam praktik hukum penjaminan, yaitu semakin meningkatnya anggapan kehati-hatian dalam aspek kemampuan/jaminan terhadap pelaksanaan suatu perjanjian terhadap badan hukum PT tersebut.

Dampak berikut juga mengakibatkan pergeseran arti “terbatas” dari perseroan terbatas itu sendiri, yaitu pertanggungjawaban PT dapat saja berpindah kepada harta privat terhadap pemegang saham atau pengurusnya dikarenakan ketidakmampuan PT dalam memberikan jaminan pelaksanaan pelunasan suatu kewajiban dalam pelaksanaan perikatan.

Mengingat terhadap era berlakunya aturan minimum modal pendirian PT sebesar Rp50 juta tetap banyak pihak yang tidak menyetorkan modal, maka diprediksi pengaruh negatif yang barangkali timbul dari terbitnya PP 29/2016 ini adalah meningkatnya jumlah dari pendirian PT dan meningkatnya PT-PT fiktif.