Menghindari Pajak Berganda

P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda muncul karena adanya benturan sistem perpajakan antara negara-negara yang punya modal dan negara yang butuh modal, negara-negara tersebut melakukan perjanjian ekonomi yang tidak terlepas dari aspek perpajakan. Karena adanya benturan sistem, maka negara-negara membuat perjanjian atau hubungan agar tidak terjadi perpajakan yang berganda dan tidak merugikan salah satu pihak.  

Sebagai contoh, Andi bekerja di Singapura sedangkan ia berdomisili di Indonesia,  pajak ganda dalam penghasilan di Singapura sebagai asal Andi bekerja tersebut merasa bahwa andi wajib membayar pajak atas penghasilan yang ia terima di Singapura, sementara ia sudah terkena pajak di negara sendiri. Nah, karena insiden ini, maka P3B dilakukan dan diterapkan sebaik mungkin agar tidak terjadi efek-efek tersebut.

Definisi dan Tujuan P3B

P3B adalah kesepakatan antara dua negara untuk menjalankan peraturan UU perpajakannya masing-masing tanpa membenturkan salah satu aturan, modifikasi UU yang dilakukan kedua negara biasanya mengenai ketentuan pajak atas PPh saja. sehingga, pajak-pajak lainnya tidak diatur seperti pajak ganda dalam pembelian barang, baik itu barang mewah atau lainnya.

Tujuan dari P3B adalah:

  1. Memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi antar negara, mencakup:
  • Menghindari adanya pengenaan pajak berganda.
  • Memberikan pengurangan tarif pajak di negara asal.
  1. Alat untuk menerapkan aturan-aturan domestiknya, sehingga dapat mengurangi adanya praktir pengelakan pajak.

Kedudukan P3B Dalam UU Domestik Indonesia

P3B di suatu negara bergantung pada sistem UU negara tersebut, di negara Indonesia, sistem UU yang dianut, P3B berada di kedudukan lex specialis terhadap UU domestik, makanya apabila ada pertentangan antara UU domestik dengan p3b, maka aturan-aturan P3B akan didahulukan.

Beberapa Hal Yang Diubah Pada P3B.

Ada ketentuan-ketentuan UU PPh yang diubah, antara lain:

  1. Definisi Subjek Pajak Dalam Negeri.
  2. Perpajakan Laba Usaha serta Bentuk Usaha Yang Bersifat Tetap.
  3. Pelayaran dan Penerbangan.
  4. Perpajakan Atas Penghasilan Dari Modal.
  5. Perpajakan atas Penghasilan dari Harta Tidak Bergerak.
  6. Perpajakan atas Penghasilan dari Pengalihan Harta (Capital Gain).
  7. Perpajakan atas Penghasilan yang Berasal dari Pekerjaan.
  8. Perpajakan atas Penghasilan Lainnya.
  9. Cara Untuk Penghindaran Pajak Berganda.

Subjek Pajak Dalam Negeri

Pasal 1 model P3B Indonesia mengatakan P3B berlaku terhadap orang dan badan yang sudah menjadi penduduk salah satu atau kedua contracting states, untuk keperluan P3B, berdasar pasal 4 ayat 1 model P3B Indonesia yang dimaksud dengan penduduk suatu contracting state yaitu setiap orang atau badan usaha yang menurut UU negara tersebut dapat dikenai pajak, dengan kriteria:

  1. Domisili.
  2. Rumah tinggal.
  3. Kedudukan.
  4. Dasar lainnya.

Di Indonesia, definisi “penduduk suatu contracting state” akan mengacu pada definisi subjek pajak dalam negeri yang sudah diatur pada UU PPh, yang dimaksud subjek pajak dalam negeri, antara lain:

  1. Orang pribadi, dengan kriteria:
  • Tempat tinggal di Indonesia.
  • Berada di Indonesia dalam jangka waktu 183 hari selama 12 bulan.
  • Memiliki niatan tinggal di Indonesia dalam suatu tahun pajak.
  1. Badan usaha yang dibangun di dalam negeri.
  2. Warisan yang akan tebagi sebagai satu kesatuan.

Cara Efisiensi Pajak Untuk Pembelian Bahan Baku Produksi

Sesuai rekomendasi, cara efisiensi pajak dalam pembelian bahan baku produksi, direkomendasikan untuk membeli bahan baku yang masih mentah atau bahan baku setengah jadi, sehingga barang terkena pajak bisa tidak terlalu melonjak. Pajak di luar negeri bisa ditekan, pajak transportasi juga bisa lebih rendah dan pajak di negara sendiri bisa diminimalisir, sebab jika membeli bahan yang sudah jadi maka akan memakan biaya yang sangat tinggi, apalagi bahan tersebut termasuk dalam barang kategori yang mewah.

Konsultan Pajak Jogja

Jika anda masih mengalami kebingungan perihal pajak, anda bisa mendatangi kami selaku konsultan pajak yang ada di Jogja. Kami akan memberitahu anda yang terbaik agar tidak salah dalam melangkah. Hubungi kami di kontak yang tersedia.